Sistem Manajemen Kepegawaian Mangkunegaran Masa Pemerintahan Mangkunegara VII Tahun 1916-1944

 Perkembangan sistem pemerintahan Mangkunegaran mulai berjalan sejak berdirinya praja tersebut. Berbagai macam perubahan tidak sengaja mengikuti perkembangan zaman. Berbagai elemen telah memengaruhi perubahan yang terjadi di Mangkunegaran. Dua periode penjajahan telah menjadikan pelajaran bagi pemimpin untuk menjadikan Mangkunegaran menuju suatu perubahan.

K.G.P.A.A. Mangkunegara VII naik tahta pada tahun 1916, menggantikan kedudukan K.G.P.A.A. Mangkunegara VI yang pensiun dan pindah ke Surabaya. Tugas Mangkunegara VII adalah melanjutkan masa pemerintahan Mangkunegara VI. Sebagai seorang pribadi terpelajar yang juga pernah mengenyam pendidikan di negeri Belanda, beliau dasar bahwa untuk memajukan kehidupan rakyatnya harus segera dilakukan pembaharuan. Politik, sosial dan ekonomi yang merupakan tiga buah titik pembaharuan tersebut.

Pembaharuan yang tamak dalam perkembangan Mangkunegaran adalah perkembangan birokrasi dan politik. Perubahan birokrasi selain dipengaruhi oleh watak dan dasar yang terdapat dalam sistem kebudayaan dan menjadi induk birokrasi, dipengaruhi juga oleh watak dasar yang terdapat dalam sistem kebudayaan yang ada dalam lingkungan tempat birokrasi tersebut hidup dan berkembang. Birokrasi Mangkunegaran sebagai bagian dari budaya politik di Indonesia merupakan manifestasi dari sistem nilai dan kepercayaan yang dihayati oleh sebagaian masyarakat penduduknya, yaitu sistem nilai dan kepercayaan budaya Jawa, khususnya paham kekuasaan.

Mangkunegara VII yang merupakan raja ke-7 di Mangkunegaran telah ikut berperan dalam perubahan di Mangkunegaran. Melalui sistem manajemen kepegawaian ini Mangkunegara VII melakukan perubahan-perubahan itu. Perubahan yang dimulai dari politik Mangkunegara VII telah menyempurnakan susunan birokrasi kepegawaian dengan mengukuti perkembangan zaman yang didasarkan atas kebutuhan dari Mangkunegaran. Sistem manajemen kepegawaian yang diterapkan oleh Mangkunegara VII adalah memerbaharuhi struktur birokrasi kepegawaian yang sudah ada. Adanya penyempurnaan dalam perbuahan struktur birokrasi kepegawaian tersebut lebih memudahkan Mangkunegara untuk mengatur pemerintahannya. 

15 susunan birokrasi kepegawaian yang telah dibentuk Mangkunegara VII memiliki spesifikasi kerja yang berbeda-beda. Sehingga dalam memperoleh informasi tentang kondisi Mangkunegaran raja tinggal memanggil kepala kantor kedinasan yang bertanggungjawaban untuk memberikan informasi. Adanya dua kali penjajahan di Mangkunegaran telah membuat Mangkunegara VII terus membenahi Mangkunegaran. Dengan konsep perubahan yang dilakukannya itu Mangkunegaran akhirnya telah berhasil menjadi sebuah pemerintahan yang modern.

Dinamika administrasi Mangkunegaran dilakukan dengan perubahan-perubahan terhadap pengelolaan keuangan. Karena pengelolaan yang benar terhadap keuangan akan memudahkan raja untuk memajukan kerajaan. Selain itu dilakukan juga perawatan dan pembaharuan terhadap perusahaan-perusahaan yang dimiliki kerajaan karena akan memperanjang hidup perusahaan tersebut. Hal ini nantinya akan menguntungkan bagi kelangsungan Praja Mangkunegaran sendiri. Mangkunegara VII dalam mengelola keuangan menggunakan konsep keseimbangan dimana pemasukan dan pengeluaran harus berimbang, hal itu dikarenakan perubahan pemasukan yang diperoleh setiap tahunnya.

Mangkunegara VII juga telah berhasil memisahkan keuangan antara keperluan pribadi raja dengan keperluan Praja Mangkunegaran. Hal ini karena kebutuhan raja yang cukup besar sehingga perlu dipisahkan dengan pengeluaran dari Mangkunegaran sendiri. Ini dilakukan demi kemajuan Mangkunegaran. Mangkunegara VII tidak mau membebankan Praja Mangkunegaran demi kepentingannya sendiri.  Sehingga pemisahan keuangan ini sangat diperlukan.

Pengelolaan keuangan yang seimbang menjadikan keuangan Mangkunegaran menjadi stabil. Kepegawaian yang diurus dengan benar menjadikan ketenangan bagi pegawai/ abdi dalem yang bekerja di dalamnya. Meskipun hanya dibayar dengan sukarela mereka tidak menuntut sama sekali karena hal ini telah menjadi sebuah wujud dari pengabdian kepada seorang raja. Karismatik dan kebaikan seorang raja telah menjadikan para abdi dalem merasa tentram. Bekerja dan mengabdi kepada raja dengan ikhlas adalah rahmat, hal ini karena sudah menjadi sebuah tradisi dari zaman kerajaan-kerajaan sebelumnya yakni kerajaan Mataram. Selain itu raja dianggap memiliki kedekatan dengan penguasa dunia, konsep kekuasaan ini sering disebut Manunggaling Kawula Gusti.

Sistem manajemen kepegawaian di Mangkunegaran yang telah dilakukan oleh Mangkunegara VII ini merupakan contoh perkembangan sebuah kerajaan kecil. Dengan mengefisiensikan birokrasi kepegawaian yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Konsep efisiensi itu sendiri pada dasarnya merupakan konsep pemanfaatan sumber dana dan sumber daya yang ada di Mangkunegaran dengan benar. Semakin besar sumber daya semakin tinggi efisiensinya.

Konsep yang diterapkan oleh Mangkunegaran tersebut pada dasarnya dapat dengan mudah dipahami melalui pola piker budaya Jawa tentang kekuasaan. Kekuasaan yang didapat seorang raja akan menjadikan kemudahan untuk melakukan apa saja tanpa mendapat perlawanan dari rakyatnya. Mangkunegara VII yang telah menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan akhirnya dapat mengubah Mangkunegaran ke arah yang lebih baik. 

*merupakan kesimpulan dari skripsi karya Angga Krisnaya Putra dengan judul “Sistem Manajemen Kepegawaian Mangkunegaran Masa Pemerintahan Mangkunegara VII Tahun 1916-1944” tahun 2009. Yogyakarta: UNY.