Modernisasi Pendidikan Di Mangkunegaran 1900-1942

Awal mula kemunculan pendidikan modern di Mangkunegaran bermula ketika politik liberal yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang kemudian digantikan dengan politik etis. Politik etis mencanangkan tiga progam pokok yaitu pendidikan, transmigrasi dan irigasi, dengan dimasukkanya pendidikan pada progam pokok politik etis tersebut, maka membuat dunia pendidikan modern mulai terbuka bagi rakyat Indonesia. Setelah munculnya politik etis inilah, pemerintahan praja Mangkunegaran sangat memperhatikan pendidikan rakyatnya.

Pendidikan Mangkunegaran mulai berkembang pada saat pemerintahan Mangkunegara VI. Pada masa pemerintahan Mangkunegara VI ini berdiri dua sekolah di Mangkunegaran, sekolah tersebut ialah Sekolah Siswa dan sekolah untuk para gadis yang bernama Cipta Rini. Sekolah Siswo pada tahun 1912 berganti nama menjadi Sekolah Angka I (angka siji), kemudian pada tahun 1914 berganti nama menjadi HIS Siswo atau Mangkunegaranse School atau dikenal dengan HIS no.4 dengan bahasa Belanda sebagai pengantar.

Pendidikan di Mangkunegaran maju dengan pesat pada masa pemerintahan Mangkunegara VII. Pada waktu Mangkunegara VII naik tahta sudah terdapat dua sekolah yaitu Sekolah Siswa atau HIS Mangkunegaran dan Sekolah Siswa Rini. Pada tahun 1918 Mangkunegara VII mendirikan 18 sekolah desa. Mengenai pendirian sekolah desa ini, semua biaya pendirian sekolah ditanggung oleh pemerintah Mangkunegaran dan desa hanya menyediakan tempat atau tanah untuk mendirikan sekolah.

Pada tahun 1920, selian mendirikan bangunan baru untuk sekolah HIS Mangkunegaran, Mangkunegara VII juga menitahkan untuk mendirikan sebuah Openbare Leeszaal atau ruang baca untuk umum dan juga mendirikan sebuah Blibliotheek atau perpustakaan yang diberi nama Sono Pustoko, selain itu didirikan pula sebuah Gymnastiek Zaal atau ruangan untuk senam serta sebuah Sport Terrein atau lapangan olahraga yang letaknya tidak jauh dari perpustakaan.

Pada tahun 1932 terjadilah krisis ekonomi yang berdampak pula pada pendidikan di Mangkunegaran. Proses pendirian sekolah desa pada tahun 1932 seudah berdiri 81 sebuah desa yaitu 30 sekolah berada di Kabupaten Mangkunegaran dan 51 sekolah berada di Kabupaten Wonogiri. Setelah tahun 1932 pendirian sekolah-sekolah di Mangkunegaran berhenti total yang disebabkan oleh krisis ekonomi.

Selain terdapat sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Mangkunegaran, di Mangkunegaran juga terdapat sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Gupernemen Belanda, namun siswa yang masuk ke sekolah-sekolah Gupernemen ini hanyalah orang-orang tertentu saja. Pada perkembangan yang selanjutnya, Gupernemen membagi sekolah-sekolah angka II menjadi 2 bagian yaitu bagian atas (Vervolgschool) dan bagian bawah (sekolah desa), di mana sedikit demi sedikit sekolah-sekolah bagian bawah ini dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah Mangkunegaran. Sekolah-sekolah serahan dari Gupernemen tersebut telah menambah banyaknya sekolah di Mangkunegaran yaitu dari 81 buah menjadi 103 buah.

Pemerintah Mangkunegaran dalam mengawasi sistem pendidikan di sekolah-sekolah Mangkunegaran terutama untuk sekolah desa menerapkan sistem pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah yang ada. Pemerintah Mangkunegaran menetapkan seorang abdi dalem-nya untuk menjadi seorang pemeriksa sekolah yang dikenal dengan sebutan wadono guru atau dengan istilah Schoolopziener.

Modernisasi pendidikan di Mangkunegaran dapat berkembang dengan pesat karena adanya anggaran dana pendidikan yang dikeluarkan cukup besar oleh pemerintah Mangkunegaran. Anggaran dana pendidikan tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanda Praja Mangkunegaran (APBPMN). Adanya krisis ekonomi di Mangkunegaran mengharuskan Pemerintah Mangkunegaran mengambil dua jalan pemecahan. Jalan pertama ialah dengan mengeluarkan dana cadangan praja, sedangkan jalan yang kedua ialah dengan menggali sumber-sumber keuangan lainnya terutama dari sektor pajak.

Modernisasi pendidikan di Mangkunegaran berhenti secara total pada tahun 1942. Berhentinya modernisasi ini disebabkan karena adanya pengalihan kekuasaan di Indonesia, yaitu dari pemerintahan Belanda berpindah tangan kepada pemerintahan Dai Nippon atau pemerintah Jepang, yang berdampak pada perubahan sistem pendidikan dari sistem pendidikan Barat menjadi sistem pendidikan Jepang. Hal ini menyebabkan berhentinya modernisasi pendidikan di Mangkunegaran. Sekolah-sekolah yang telah adapun diubah menjadi sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan Jepang.

Studieonds (dana beasiswa) didirikan oleh Mangkunegara VI pada tahun 1912 yang bekerja sama dengan Residen Surakarta. Studiefonds di Mangkunegaran ditangani oleh Commissie van Advise. Pada awalnya pemberian besarnya dana beasiswa tergantung pada besarnya pendapatan dari orang tua anak yang menerima beasiswa, namun pada tahun 1919 terdapat peraturan baru yang memberikan besarnya dana beasiswa tergantung pada tempat sekolah anak yang menerima dana beasiswa tersebut.

Studiefonds Mangkunegaran terbagi menjadi tiga jenis yaitu Studiefonds A, Studiefonds B, dan Studiefonds kas daleman. Pada sekitar tahun 1930 krisis ekonomi melanda Mangkunegaran, yang menyebabkan penurunan perkembangan Studiefonds Mangkunegaran. Pemerintah Mangkunegaran hanya menjalankan Studiefonds B pada masa krisis ekonomi ini karena pendapatan pemerintah Mangkunegaran menurun dengan drastic. Tahun 1939 Studiefonds Mangkunegaran mengalami peningkatan kembali karena krisis ekonomi yang melanda sudah mulai berhenti.

*merupakan kesimpulan dari skripsi karya Sigit Aryanto  dengan judul “Modernisasi Pendidikan di Mangkunegaran 1900-1942” tahun 2007. Yogyakarta: UNY.