Sri Susuhunan Pakubuwono kaping Sedasa: Sumbangan untuk Kemerdekaan Indonesia



Sri Susuhunan Pakubuwono X adalah putra Pakubuwono IX ke-21. Ia dilahirkan pada Kamis Legi, 21 Rajab tahun alip 1795, atau tanggal 29 November 1866 dari istri permaisuri Kanjeng Ratu Pakubuwono. Pakubuwono X bernama kecil Raden Mas Sayidin Malikul Kusna, dan pada usia 3 tahun ia telah dinobatkan sebagai putra mahkota bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Sudidya Rajaputra Narendra Ing Mataram VI (Fitria Ratnasari: 2006, 46).

Sampeyan Dalem Ingkang Minulya Saha Ingkang Wicaksana Kanjeng Susuhunan Paku Buwana X menduduki tahta kerajaan Kasunanan Surakarta pada 30 Maret 1893 sampai 20 Februari 1939, menggantikan ayahandanya Pakubuwono IX. Struktur pemerintahan Pakubuwono X seperti masa-masa sebelumnya, dimana Sunan menduduki dan memiliki jabatan dan kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan roda pemerintahan, Sunan dibantu oleh para Sentana Dalem dan Abdi Dalem. Mereka ini sebagai wakil Sunan, mereka menerima pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Sunan di dalam melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan kebijaksanaan Sunan (Gunawan Sumodiningrat & Ari Wulandari: 2014, 39).

Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari peranan Kraton Surakarta, khususnya pada masa Sunan Pakubuwono X. meskipun beliau wafat 6 tahun sebelum kemerdekaan RI, namun perjuangan kemerdekaan bukanlah peristiwa sesaat yang tidak terkait dengan peristiwa sebelumnya. Sebagai sebuah Negara yang berdaulat, pemerintah Hindia Belanda tentu sangat memperhitungkan kekuatan politik kraton di mata rakyat. Meskipun sedikit banyak telah terjadi campur tangan pemerintah kolonial terhadap kraton, namun mereka tentu akan berhitung dengan lebih cermat jika mengusik ke wilayah profane. Kebesaran Pakubuwono X juga terlihat dari kebebasan wilayah Surakarta menjadi satu-satunya daerah yang bebas mengibarkan bendera gula kelapa atau merah-putih (Danardono, Swasti R. Maysuhara & WR Dessy Susany (ed): 2009, 19).

Perjuangan mengusir kolonialisme dari bumi Nusantara, digerakkan oleh aktor-aktor intelektual, politisi, bangsawan, ulama, dan seluruh komponen lain yang tak terbilang jumlahnya. Solo merupakan kota perjuangan dimana berbagai peristiwa sejarah kebangsaan terjadi (Robert Jay. 1963; 87 dalam Danardono, Swasti R. Maysuhara & WR Dessy Susany (ed): 2009, 19). Sunan Pakubuwono X telah jauh-jauh hari membaca perkembangan situasi ini. Maka putra-putra dan kerabat bangsawan banyak sekali yang diberikan dorongan dan fasilitas untuk belajar dan melakukan gerakan perjuangan, meskipun seolah-olah tidak dikoordinasi oleh kraton (Darsiti Suratman: 1989, 90).

Hasilnya, saat revolusi perjuangan mulai bergerak lebih maju, banyak sekali bangsawan Surakarta yang siap memimpin baik dengan jalan kooperatif maupun nonkooperatif dengan pihak pemerintah kolonial. Ketika di Jakarta berdiri organisasi Budi Utomo, di Surakarta segera menyusul berdirinya Syarikat Dagang Islam. 

Peranan Kraton Surakarta dalam bidang perjuangan dan pergerakan sosial boleh dianggap khususnya di masa pemerintahan Pakubuwono X merupakan pelopor pergerakan nasional untuk mengembalikan kejayaan Mataram, yang kemudian mewujudkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan NKRI.

Sri Susuhunan secara terbuka atau diam-diam memberi sokongan kepada perkumpulan-perkumpulan politik itu. Contoh pemberian dukungan secara terbuka terjadi pada kongres SI tahun 1913 yang diselenggarakan di Taman Sriwedhari atas restu Sunan. Dengan perlindungan ini, SI aman dari pencekalan oleh pihak Belanda. Di sebelah utara pasar Singosaren didirikan sebuah gedung pertemuan Habi Praya yang dapat digunakan untuk mengadakan rapat-rapat atau pertemuan oleh masyarakat Solo. Bung Karno pernah berpidato di tempat itu, tanpa bisa dihalangi oleh Belanda, karena gedung itu adalah milik Sunan Pakubuwono X dan dlindungi oleh Sunan (Danardono, Swasti R. Maysuhara & WR Dessy Susany (ed): 2009, 20). Dukungan lain dapat dilihat pada organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Persyarikatan Muhammadiyah.

A.    Budi Utomo

Sejak Dokter Wahidin pada antara 1906 dan 1907 melancarkan suatu gerakan untuk mendirikan studiefonds (beasiswa) yang kemudian disusul dengen pendirian perkumpulan Boedi Oetomo (BO), mulai tampillah dengan jelas adanya reaksi dari kaum priyayi birokrasi dari golongan ningrat ataupun aristrokrasi lama (Sartono Kartodirdjo:2014, 118) yang kemudian ikut terjun dalam pergerakan nasional. Budi Utomo pada dasarnya tetap merupakan organisasi priayi Jawa. 

Organisasi ini secara resmi menetapkan bahwa bidang perhatiannya meliputi penduduk Jawa dan Madura; dengan demikian, mencerminkan kesatuan administrasi kedua pulau itu dan mencakup masyarakat Sunda dan Madura yang kebudayaannya berkaitan erat dengan Jawa. Adalah bahasa Melayu dan bukan bahasa Jawa yang dipilih sebagai bahasa resmi Budi Utomo. Namun demikian, kalangan priayi Jawa dan sampai tingkat yang jauh lebih kecil, Sunda-lah yang menjadi pendukung inti Budi Utomo. Rasa keunggulan budaya orang Jawa cukup sering muncul ke permukaan; bahkan di Bandung ada cabang-cabang khusus untuk anggota-anggota orang Jawa dan Sunda. Budi Utomo tidak pernah memperoleh landasan rakyat yang nyata di antara kelas-kelas bawah dan mencapai jumlah keanggotaan tertinggi hanya 10.000 orang pada akhir tahun 1909. Organisasi ini pda dasarnya merupakan lembaga yang mengutamakan kebudayaan dan pendidikan, seperti yang terlihat, ia jarang memainkan peran politik yang aktif (M.C. Ricklefs: 2008, 355-356). 

Mengetahui berita baik ini, PB X langsung mendukung dan memberikan apresiasi yang total terhadap pergerakan nasional tersebut. Para pangeran dan bangsawan kraton pun didukung dan didorong untuk menjadi pengurus Boedi Oetomo. Putra-putra PB X banyak yang terlibat aktif untuk memajukan Boedi Oetomo. Hal itu dilakukan karena PB X tidak mungkin menjadi anggota organisasi politik, apalagi menjadi pengurus atau ketuanya (Gunawan Sumodiningrat & Ari Wulandari: 2014, 120).

Boedi Oetomo terus melakukan perluasan organisasi dengan membuat cabang-cabang di seluruh Indonesia. Di Solo, nama yang dapat dihubungkan dengan Boedi Oetomo ialah Raden Mas Arya Wuryaningrat, seorang bupati nayaka yang menjadi menantu Sunan Pakubuwono X. Ia adalah cucu Pakubuwono IX, karena ibunya adalah putri Pakubuwono IX atau kakak Pakubuwono X. Sunan mendorong Raden Mas Wuryaningrat untuk melakukan pergerakan melalui organisasi ini (Sanusi Pane, 1936 hal 111 dalam Gunawan Sumodiningrat & Ari Wulandari: 2014, 24).

B.     Sarekat Islam

Pergerakan nasional yang lahir kemudian lahir ialah Sarekat Islam (SI). Sarekat Islam (SI) merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang muncul abad ke-20 dan dilatar belakangi oleh situasi kondisi rakyat Indonesia yang memprihatinkan, selalu diselimuti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan (Yus Pramudia Jati: 2014, 1) yang dipimpin oleh Haji Samanhudi, H.O.S. Cokroaminoto, KH Agus Salim, dan Abdul Muis.  SI didirikan di Solo tanggal 11 November 1912 yang merupakan kelanjutan dari organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhoedi memiliki tujuan untuk memajukan ekonomi umat Islam dalam menghadapi persaingan bisnis dengan pedagang-pedagang Tionghoa (Azyumardi Azra, Jajat Burhanuddin & Taufik Abdullah (eds): 2015, 290).

SI mendapatkan sambutan yang luas dari masyarakat Indonesia dan secara cepat mengembangkan cabang-cabangnya di daerah-daerah. Peningkatan kegiatan SI ini menjadikan kekhawatiran Residen Surakarta karena banyaknya kegiatan yang tidak lagi diawasi sehingga organisasi dibekukan penguasa setempat (Azyumardi Azra, Jajat Burhanuddin & Taufik Abdullah (eds): 2015, 291). Atas jaminan dari PB X, pada 16 Agustus 1912, SI boleh aktif lagi. Skor tersebut dengan syarat agar anggaran dasarnya diubah sedemikian rupa, sehingga ia hanya terbatas pada daerah Surakarta saja.

Gerakan ini secara langsung mendapat dukungan politik dan finansial dari Sunan Pakubuwono X (Danardono, Swasti R. Maysuhara & WR Dessy Susany (eds): 2009, 27). Tak heran kalau gerakan Boedi Oetomo dan Sarekat Islam mulai membesar dari Surakarta (Gunawan Sumodiningrat & Ari Wulandari: 2014, 120). Sebagai ketua SI pertama yang populis, Haji Umar Said Cokroaminoto, beliau kerap berhubungan dengan Sunan PB X untuk bertukar pikiran, terutama membicarakan strategi perjuangan (Danardono, Swasti R. Maysuhara & WR Dessy Susany (eds): 2009, 29). 

C.    Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan. Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist (Sejarah Muhammadiyah dalam http://www.muhammadiyah.or.id/). Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang. 

Sebelum Muhammadiyah berdiri, ia mengajar agama kepada anak-anak sekolah negeri, misalnya sekolah Kweek School (Sekolah Raja di Jetis Yogya, dan Sekolah Pamong Praja OSVIA di Magelang). Untuk menambah pengalaman dan memperluas persahabatan, ia telah memasuki perkumpulan Budi Utomo, Sarekat Islam, Yayasan Khairiyah, dan sebagainya. Kepada murid-muridnya dianjurkan untuk memasuki perkumpulan/partai menurut kemampuannya masing-masing (A. Ahmadi: 1987, 46).

Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, disarming juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapat sambutan yang besar dari masyaralat dari berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921 Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah diseluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921.

Ketika meresmikan Cabang Muhammadiyah di Surakarta, terlebih dahulu beliau bersilaturahmi dengan sahabat-sahabatnya di karton Surakarta khususnya Mr. Sumodiningrat. Pertemuan kedua tokoh ini kemudian terjalin sebuah tali persahabatan. Bahkan PB X mengundang KH Ahmad Dahlan untuk berceramah di Masjid Agung Surakarta saat peringatan Isra Miraj (Majalah Muhammadiyah Al Islam Desember 1923 dalam Danardono, Swasti R. Maysuhara & WR Dessy Susany (ed): 2009, 44). Mr. Sumodiningrat, cucu PB X adalah tokoh pendidikan yang bersama-sama Muhammadiyah membidani berdirinya Universitas Islam Indonesia, Universitas Cokroaminoto dan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sunan Pakubuwono X untuk Indonesia

Pada masa PB X umumnya perjuangan untuk mengusir kolonialisme Belanda adalah perjuangan fisik dan terbuka, baik yang yang dilakukan oleh penguasa di Jawa atau di wilayah Nusantara lainnya secara umum. Ketika PB X naik tahta, beliau pun harus menandatangani kontrak politik dengan Belanda yang bermaksud agar tidak “memberontak” kepada mereka. Di tengah dominasi dan tekanan Belanda yang kuat, gerak PB X menjadi serba terbatas. Yang dilakukan olehnya justru memilih perjuangan dengan jalan memutar. Beliau memilih jalan kompromi dan mengikuti apa saja kemauan Belanda. PB X bersikap seolah-olah sebagai “teman” Belanda agar segala gerak-geriknya tidak dicurigai dan bisa terus berjuang demi kejayaan negeri leluhurnya.

Tentu saja, dengan dukungannya yang besar terhadap gerakan politik tersebut, kedudukan dan posisi PB X sebenarnya sangat dipertaruhkan dengan adanya kontrak politik yang telah ditentukan Belanda. Toh, PB X dengan kelihaiannya berkomunikasi, selalu bisa mematahkan kecurigaan Belanda dan meneruskan perjuangannya lewat “orang-orang yang didukungnya”. 

Nama-nama seperti Dr. Radjiman Wedyodiningrat, RMA Wuryaningrat, Mr. Wongsonegoro, Pangeran Hangabehi, Pangeran Kusumayuda, Pangeran Soemodiningrat, orang-orang dekat di lingkungan Kraton Surakarta Hadiningrat, putra-putra dan cucu-cucu PB X, dll memiliki peranan penting terhadap kelahiran NKRI –yang semuanya didukung penuh oleh PB X sebagai ‘’pelindung’’- bila ada masalah dengan Belanda. PB X memang tidak terlibat secara langsung, tetapi beliau sebenarnya aktor dibalik layar yang mengendalikan penuh arah pergerakan nasional pada masa itu. 

PB X berhasil menjaga sikap dan wibawanya sebagai Raja Jawa di depan Belanda dan di depan rakyatnya. Semasa pemerintahannya, raja yang dikenal berbadan besar ini berhasil menghadapi 10 orang Gubernur Jenderal dan 13 orang Residen secara bergantian dan nyaris tanpa konflik. Mereka menganggap PB X adalah raja yang bisa dikendalikan dengan mudah karena patuh pada Belanda.

Selain itu, beliau juga sering melakukan kunjungan secara incognito atau tidak resmi (Gunawan Sumodiningrat & Ari Wulandari: 2014, 149). Kunjungan tersebut dilakukan ke berbagai daerah baik yang dekat maupun yang jauh. Beliau mengunjungi Semarang, Surabaya, Ambarawa, dan Salatiga. Sebenarnya kunjungan ini adalah kunjungan yang bersifat politik. PB X bermaksud memperluas pengaruh kekuasaannya dan menggalang dukungan masyarakat luas terhadap pergerakan nasional. Bahkan, PB X juga mengadakan kunjungan yang sangat jauh ke Bali, Lombok dan Lampung.

PB X juga melakukan perjalanan ke Priangan, Semarang, Pekalingan, Cirebon, Garut dan Tasikmalaya. Pada saat berada di Garut, ratusan orang berkumpul menunggu PB X. kerumunan ini tentu sangat merepotkan polisi Belanda. Perjalanan PB X sempat dilarang dengan alasan  biaya namun setelah Belanda terlupa beliau kembali melakukan lawatan ke Madiun dan berlanjut ke Malang. PB X menarik simpati rakyat dan para petinggi di daerah tersebut dan menyebarluaskan gagasan-gagasan nasionalisme.

Pada masa itu, melihat pengaruh Kraton Surakarta yang semakin meluas, Belanda melarang pernikahan antara bupati dengan putri-putri kraton. Menanggapi aturan larangan itu, PB X tidak kehilangan akal untuk menarik perhatian para bupati. Beliau membagi-bagikan hadiah berupa kancing emas dan arloji berinisial PB X kepada mereka. Dampaknya para petinggi semakin percaya pada PB X dan mengikuti perintahnya untuk berjuang melawan Belanda (Gunawan Sumodiningrat & Ari Wulandari: 2014, 151).

Lahirnya NKRI ibarat pesan dan amanah Pakubuwono X kepada putra-putranya- yang merupakan putra-putra terbaik bangsa- generasi emas yang disiapkan sejak belia dem kemajuan dan kejayaan tanah leluhurnya, “Gedhe mangsa iku padha bae dhisiki kersaning Allah, iku ora ilok, Angger. Ananging yen sangat kasebut ing kangka wus manjing, kamangka Angger mung meneng bae, iku bakal kasiku maring Allah. Manjing sangat yen wus Angger dadi yatim piatu. Kang prayitno ati-ati” yang artinya (mengharapkan) masa kejayaan itu sama saja dengan mendahului takdir Allah, itu tidak pantas, Nak. Tetapi kalau saat yang disebut dalam ramalan (Jaya Baya) sudah ada, tetapi Anak hanya diam saja, itu (juga) akan menyalahi terhdap ketentuan Allah. Saat itu akan tiba kalau Anak sudah yatim piatu. Yang waspada hati-hati.

Selain melalui perjuangan “diplomatik”, PB X juga membangun kepercayaan diri bangsa Indonesia dengan membangun atau merenovasi bangunan yang dapat dibanggakan. Dan boleh dikatakan juga sebagai “Bapak Pembangunan Kota Solo” di berbagai bidang. Dapat disebutkan sebagai berikut:

a.       Bidang Pendidikan: pembangunan Sekolah Desa, Sekolah HIS Kasatriyan, HIS Pamardi Putri, TK Pamardi Siwi, Mamba’ul Ulum, sekolah Pertanian di Delanggu.

b.      Bidang Kesehatan Masyarakat: pembangunan Rumah Skit Panti Raga Kadipolo, Rumah Sakit Jiwa Mangunjayan.

c.   Bidang Hukum dan pemerintahan dengan pembaruan birokasi, sistem hokum, sistem peradilan.

d.      Bidang Kebudayaan: membangun Museum Radya Pustaka dan Taman Sri Wedhari serta pembaharuan tari Bedhaya Ketawang dan Srimpi Sangapati.

e.  Bidang Ekonomi: membangun Pasar Harjonagara dan Pabrik Rokok Cerutu, pengembangan usaha batik, pabrik gula dan perkebunan.

f. Bidang Sarana Publik: membangun PDAM kota, membangun jaringan listrik, mengembangkan sarana transportasi, jalan dan jembatan, pembangunan tanggul, pemancar Radio SRI dan kantor pos.

g.      Bidang Arsitektur: Pesanggarahan Madusita, Babad Madusita, Pintu gerbang istana

h.      Bidang Tradisi Luhur: Pesareyan Kotagede, Pajimatan Sapto Hargo Imogiri, Pasareyan Pengging, Petilasan Kraton Pajang, dan Pasareyan Laweyan.


 Sumber Referensi

Buku

A.    Ahmadi. 1987. Pendidikan dari Masa ke Masa. Bandung: Armico.

Azyumardi Azra, Jajat Burhanuddin & Taufik Abdullah (eds). 2015. Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia: Institusi dan Geakan Jilid 3. Jakarta: Kemendikbud.

Danardono, Swasti R. Maysuhara & WR Dessy Susany (ed). 2009. Sri Susuhunan Paku Buwono X: Perjuangan, Jasa & Pengabdiannya untuk Nusa Bangsa. Jakarta: Bangun Bangsa.

Darsiti Suratman. 1989. Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939. Disertasi. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.

Fitria Ratnasari. 2006. Suksesi Kasunanan Surakarta: Masalah Pergantian Tahta Paku Buwana X (1898-1939). Skripsi. Yogyakarta: UNY.

Gunawan Sumodiningrat & Ari Wulandari. 2014. Paku Buwono X: 46 Tahun Berkuasa di Tanah Jawa. Yogyakarta: Narasi.

M.C. Ricklefs. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi.

Sartono Kartodirdjo. 2014. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jakarta: Ombak. 

Yus Pramudia Jati. 2014. Pertentangan Media Cetak Sarekat Islam Semarang Terhadap Pemerintah Hindia Belanda 1916-1920. Skripsi Yogyakarta: UNY.

Internet 

Komentar